Mejayan

13 Kecamatan di Kabupaten Madiun Potensi Dimekarkan

MEJAYAN – Pemkab Madiun bakal bersusah payah memetakan wilayah irisan dalam kajian pemekaran kecamatan. Pasalnya, 13 di antara 15 kecamatan di kabupaten ini potensial untuk diubah menjadi daerah otonom baru (DOB). Karakteristik belasan kecamatan tersebut tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 17/2018 tentang Kecamatan. ’’Idealnya satu kecamatan memiliki 10 desa atau kelurahan sesuai pembentukan kecamatan baru,’’ kata Kabag Administrasi Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Madiun Soedjiono Selasa (25/6).

Soedjiono menyatakan, mayoritas kecamatan di kabupaten ini melebihi batas minimal itu. Terbanyak Kecamatan Geger dengan 19 desa dan masing-masing 18 desa di Balerejo dan Pilangkenceng. Artinya, wilayah terkait perlu dikaji ulang menyesuaikan regulasi yang diteken Presiden Joko Widodo, 3 Mei tahun lalu tersebut. ’’Pemekaran tidak melihat wilayah timur atau selatan, melainkan keseluruhan,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Sesuai PP 17/2018, pembentukan kecamatan baru dilakukan lewat memekarkan satu kecamatan menjadi dua atau lebih. Juga menggabungkan beberapa kecamatan yang lokasinya bersandingan. Dua cara tersebut harus memenuhi persyaratan dasar, teknis, dan administratif. Kendati belum menentukan kecamatan yang bakal diiris, tapem memberi sinyal wilayah dengan desa “gemuk”. ‘’Kecamatan yang lebih dari 10 desa atau kelurahan karena termasuk persyaratan dasar membentuk kecamatan baru,’’ ucapnya.

Soedjiono menyebut belasan desa gemuk itu bakal dikaji lebih lanjut sesuai persyaratan lain dalam PP. Misalnya, jumlah penduduk minimal 6 ribu jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK) setiap desa dan 8 ribu jiwa atau 1.600 KK untuk kelurahan. Juga luas wilayah minimal 7,5 kilometer dengan usia minimal kecamatan induk lima tahun. Kemudian diperdalam syarat teknis. Meliputi rasio belanja pegawai terhadap APBD tidak lebih 50 persen, tersedia sarana dan prasarana (sarpras) pemerintahan dan pelayanan publik, hingga kejelasan batas wilayah. ‘’Ada banyak komponen, jadi harus step by step,’’ ujarnya seraya menyebut kurang tahu ihwal wacana lama pemekaran Kecamatan Balerejo dan Pilangkenceng serta Saradan.

Dia mengatakan, wacana pemekaran sudah ada jauh sebelum fraksi Demokrat mencetuskannya. Pihaknya sudah berkonsultasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) November tahun lalu. Hasilnya, pembentukan kecamatan baru tidak sekadar mengacu PP, tapi juga kajian teknis melibatkan akademisi. ’’Kami mulai dengan mendalami jumlah penduduk dan sosialisasi awal agar nantinya masyarakat tidak kaget,’’ lanjutnya.

Menurut Soedjiono, pembahasan pemekaran membutuhkan waktu yang panjang. Bila menimbang banyaknya komponen persyaratan yang harus dikaji. Belum lagi harus mempertimbangkan aspek untung dan rugi. Pihaknya tidak ingin layanan publik masyarakat terpenuhi, tapi urusan pendidikan dan kesejahteraannya terabaikan. ’’Yang tidak kalah penting juga menyerap aspirasinya masyarakat,’’ tuturnya. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close