Madiun

100 Lebih Pejabat Dimutasi November

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi menyiapkan mutasi masal. Kalangan pejabat pemkot pun mafhum mengingat sudah lebih dari enam bulan duet MaDa dilantik. Tepatnya, 29 April lalu. Hanya, Maidi masih merahasiakan. ‘’Insya Allah November akan ada pelantikan besar-besaran,’’ kata Maidi saat melantik enam pejabat fungsional di ruang 13 Senin (14/10).

Mutasi kali ini bukan sekadar mengisi jabatan lowong. Saat ini ada sejumlah jabatan lowong dan diisi pelaksana tugas (Plt). Penyebabnya, ditinggal pensiun. Seperti kepala dinas lingkungan hidup (DLH). Pejabat sebelumnya Suwarno purnatugas. Pun kepala bakesbangpol yang saat ini dipegang pejabat sementara, Darmawan.

Menurut Maidi, ada syarat yang ditetapkan agar pejabat tersebut lolos klasifikasi. Misalnya harus mampu memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019–2024. Hal tersebut mutlak harus dikuasai seluruh aparatur sipil negera (ASN). Sehingga, tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah bisa tercapai. ‘’Mutasi November nanti itu dasar saya. Tidak ada alasan pejabat tidak mengerti RPJMD. Kalau tidak ngerti RPJMD, nggak usah menjabat,’’ tegasnya.

Dalam mutasi nanti eselon bukan satu-satunya syarat untuk naik jabatan. Ketika ada pejabat eselon IV maupun III yang cerdas, kemudian golongannya boleh dilompatkan, maka akan dipertimbangkan. ‘’Kalau dia sudah waktunya menjabat dan memang betul-betul mumpuni, kenapa tidak?’’ ujarnya.

Maidi juga berencana mengosongkan jabatan staf ahli wali kota. Saat ini, hanya Agus Siswanta yang menjabat staf ahli bidang pembangunan. Alasannya, ingin memaksimalkan seluruh SDM yang ada. ‘’Stafnya ada, ahlinya nggak ada. Ya nanti dilihat saja,’’ tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun Haris Rahmanudin menjelaskan, proses mutasi itu telah disampaikan ke gubernur Jatim dan Kemendagri. ‘’Yang sudah kami sampaikan ke Kemendagri ada 116 pejabat yang dimutasi,’’ sebutnya.

Namun demikian, jumlah itu masih bisa bertambah. Sebab, hampir setiap bulan terdapat pejabat pensiun dan harus segera diisi. Misalnya di dinas perhubungan (dishub) yang saat ini tidak punya pejabat di posisi kepala bidang (kabid).

Haris menyatakan, mutasi menyasar pejabat eselon II, III, dan IV. Semua tahapan harus dimintakan persetujuan ke Komisi ASN (KASN). Sedangkan, terkait jabatan kosong, akan diisi melalui proses mutasi antarpejabat eselon II maupun proses lelang. ‘’Untuk yang dilelang posisi mana saja, Pak Wali yang bisa menyampaikan,’’ lanjut Haris.

Dia menyebut, mutasi merupakan bagian dari evaluasi kinerja pejabat. ‘’Prinsipnya, kami terus melakukan penyegaran agar roda pemerintahan makin membaik,’’ ucapnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close