1 Kelurahan Dapat DK Rp 300 Juta

87

PONOROGO – Tantangan besar dihadapi 26 lurah di Ponorogo. Seiring gelontoran duit ratusan juta rupiah dari pemerintah pusat yang mereka terima mulai tahun ini dalam bentuk dana kelurahan (DK). Aturan main pemanfaatan DK sudah diatur oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas hidup di lingkungannya. ‘’Sudah jelas peruntukannya di Permendagri 130/2018 (tentang Kegiatan Pembangunan Kelurahan, Red) bisa untuk apa saja,’’ kata Kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono kepada Radar Ponorogo.

Di Ponorogo, terdapat 26 kelurahan dan 279 desa. Jika desa sudah mendapat sokongan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), maka baru di tahun politik ini 26 kelurahan di Ponorogo mendapatkan DK. Kepastian penyaluran DK didapat pemkab dari Kementerian Keuangan jelang tutup tahun 2018. Transfernya disertakan dana alokasi umum (DAU). Besarannya hampir sama dengan yang diterima sejumlah daerah tetangga di eks Karesidenan Madiun. Yakni, sekitar Rp 9 miliar. Sehingga, kata Bambang, jika dibagi 26 kelurahan, maka masing-masing mendapat rata-rata Rp 300 juta. ‘’Besarannya tidak sama antarsatu kelurahan dengan yang lain. Tergantung luas wilayah,’’ ujarnya.

Untuk apa dana tersebut? Bambang mengungkapkan, DK dapat digunakan untuk sejumlah hal mengacu Permendagri 130/2018. Dua substansi pokok pemanfaatan DK untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) lingkungan kelurahan serta penunjang kegiatan kemasyarakatan di kelurahan yang mengarah pada pemberdayaan warga setempat. Lebih rinci, pembangunan sarpras kelurahan bisa meliputi bidang permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, atau kebudayaan.

Sementara dalam hal pemberdayaan, DK diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya di setiap kelurahan. ‘’Penyalurannya 12 kali dalam setahun. Karena sudah masuk APBD, bisa dicairkan kapan saja,’’ tuturnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here